Nikah siri kembali menjadi perbincangan publik seiring maraknya berbagai kasus yang melibatkan pasangan yang menikah tanpa pencatatan resmi, dan dalam Islam istilah nikah siri ternyata memiliki beberapa bentuk dengan konsekuensi hukum yang berbeda-beda sehingga tidak semua nikah siri memiliki status hukum yang sama.

Ustaz Muhammad Idris, Lc menjelaskan, untuk menghukumi sah atau tidaknya nikah siri, perlu diketahui terlebih dahulu dua hal berikut ini: pertama, rukun dan syarat nikah dalam Islam; kedua, adanya syariat dan anjuran untuk mengumumkan dan memeriahkan pernikahan. Bentuk pertama adalah pernikahan yang dilakukan tanpa kehadiran wali dari pihak perempuan, kondisi ini biasanya terjadi karena wali tidak memberikan restu, atau kedua mempelai beranggapan bahwa akad nikah tetap sah tanpa wali, dan ada pula yang melakukannya hanya untuk memenuhi hawa nafsu tanpa memperhatikan ketentuan syariat.

Mayoritas ulama sepakat bahwa pernikahan semacam ini tidak sah, sebab keberadaan wali merupakan salah satu rukun nikah, dan Rasulullah SAW bersabda: "Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil." (HR. Abu Dawud, disahihkan Syekh Al-Albani). Dalam hadis lain Rasulullah SAW juga bersabda: "Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal." (HR. Abu Dawud No. 2083), dan hadis tersebut menjadi dasar kuat bahwa akad nikah tanpa wali tidak memiliki keabsahan menurut syariat.

Jenis kedua adalah akad nikah yang dihadiri wali, tetapi tidak menghadirkan dua orang saksi yang memenuhi syarat, dan dalam fikih Islam keberadaan saksi merupakan syarat sah akad nikah sehingga akad yang dilakukan tanpa saksi atau jumlah saksinya tidak memenuhi ketentuan syariat dihukumi tidak sah. Hal ini pernah ditegaskan oleh Khalifah Umar bin Khattab RA ketika beliau menerima laporan mengenai sebuah pernikahan yang hanya disaksikan seorang laki-laki dan seorang perempuan.