Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku akan berdiskusi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengenai rencana penerbitan obligasi daerah 2027. Langkah ini diambil menyusul peringatan Tito terkait wacana penerbitan obligasi DKI Jakarta senilai Rp3,5 triliun yang dinilai perlu dikaji ulang dari sisi kemampuan keuangan daerah.

"Apa pun itu, sebagai gubernur saya juga pasti akan mendengarkan apa yang menjadi masukan dan saran dari Kemendagri. Sehingga dengan demikian, pada waktunya nanti, saya pasti akan berdiskusi dengan Bapak Mendagri," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Tito Karnavian menekankan pentingnya kemampuan keuangan daerah melalui APBD dalam membayar utang setelah penerbitan obligasi. Mendagri tidak ingin penerbitan obligasi tersebut justru menjadi beban bagi kepala daerah selanjutnya dalam mengelola keuangan Jakarta.