Polemik keaslian ijazah Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi salah satu perkara yang paling menyita perhatian publik dalam beberapa tahun terakhir, berawal dari isu yang beredar di media sosial hingga berkembang menjadi gugatan perdata, penyelidikan kepolisian, dan perkara pidana yang menyeret sejumlah tokoh termasuk Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma alias dokter Tifa. Kasus ini telah berjalan sejak 2014 dengan berbagai babak, mulai dari isu yang muncul tak lama setelah Jokowi terpilih sebagai Presiden pada 2014, di mana pada 2015 muncul desakan agar Jokowi memperlihatkan ijazah aslinya kepada publik dan pemerintah saat itu menyatakan dokumen pendidikan Jokowi telah melalui proses verifikasi sesuai ketentuan saat pencalonan presiden.

Pada 2019, isu ijazah kembali mencuat setelah beredar berbagai unggahan yang mempertanyakan riwayat pendidikan Jokowi, dan aparat kepolisian kemudian memproses sejumlah penyebar informasi yang dinilai mengandung berita bohong, sementara pihak sekolah tempat Jokowi menempuh pendidikan menegaskan bahwa Presiden ke-7 RI tersebut merupakan alumnus sekolah tersebut. Babak baru dimulai pada 2022 ketika Bambang Tri Mulyono mengajukan gugatan terhadap Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tuduhan menggunakan ijazah palsu, namun gugatan tersebut kemudian dicabut sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara, dan belakangan Bambang Tri bersama Sugi Nur Rahardja (Gus Nur) menjalani proses hukum dalam perkara penyebaran berita bohong yang berkaitan dengan tuduhan tersebut.

Pada 2023 hingga 2024, sejumlah gugatan baru bermunculan di berbagai pengadilan dan polemik terus bergulir di ruang publik meski belum ada putusan pengadilan yang menyatakan ijazah Jokowi palsu. Memasuki Maret hingga April 2025, polemik kembali memanas setelah mantan dosen Rismon Hasiholan Sianipar mengunggah analisis forensik digital yang mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi, dan analisis tersebut mendapat perhatian luas serta didukung oleh sejumlah pihak termasuk Roy Suryo dan dr Tifa yang turut mempertanyakan keaslian dokumen tersebut melalui berbagai pernyataan di ruang publik. Pada April 2025, Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk meminta klarifikasi, kemudian melanjutkan aksi ke kediaman Jokowi di Solo.