Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menginstruksikan tata kelola kehutanan dijalankan secara bersih, transparan, dan akuntabel, serta penindakan terhadap setiap pelanggaran hukum harus dilakukan tegas tanpa konflik kepentingan, sesuai UU, dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melalui Inspektorat Jenderal berkomitmen mengawal optimalnya implementasi Peraturan dan Instruksi Menteri Kehutanan tersebut, salah satunya melalui kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Penanganan Konflik Kepentingan lingkup Unit Pelaksana Teknis Kemenhut wilayah Sulawesi Selatan di Makassar pada 21-24 Juli 2026....