Perceraian memang mengakhiri ikatan suami istri, tetapi tidak serta-merta menghapus seluruh tanggung jawab yang lahir dari sebuah pernikahan. Dalam syariat Islam, terdapat hak-hak yang tetap harus dipenuhi setelah perceraian, terutama yang berkaitan dengan nafkah bagi mantan istri dan anak. Islam mengatur persoalan ini secara rinci agar tidak ada pihak yang dirugikan, dan mantan suami tetap memiliki kewajiban tertentu kepada mantan istri selama masa iddah serta berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya hingga mereka mampu mandiri.

Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi setelah perceraian adalah memberikan nafkah kepada mantan istri selama menjalani masa iddah. Masa iddah merupakan waktu tunggu yang ditetapkan syariat setelah perceraian dan menjadi bentuk perlindungan terhadap perempuan. Nafkah yang diberikan meliputi kebutuhan pokok, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, selama mantan istri tidak terbukti melakukan nusyuz (pembangkangan terhadap suami). Landasan kewajiban ini termaktub dalam firman Allah SWT: "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu." (QS At-Talaq: 6). Ayat tersebut menjadi dasar bahwa mantan istri tetap memiliki hak memperoleh tempat tinggal dan nafkah selama menjalani masa iddah sesuai kemampuan mantan suami. Selain nafkah iddah, dalam kondisi tertentu mantan istri juga berhak memperoleh nafkah mut'ah, yakni pemberian sebagai bentuk penghormatan dan penghibur setelah terjadinya perceraian.

Berbeda dengan hubungan suami istri yang telah berakhir, kewajiban seorang ayah terhadap anak tidak pernah putus karena perceraian. Ayah tetap berkewajiban memenuhi kebutuhan anak, mulai dari makanan, pakaian, pendidikan, biaya kesehatan hingga tempat tinggal sesuai kemampuan. Dengan demikian, meskipun ikatan pernikahan telah diputus, tanggung jawab material yang bersifat syar'i tetap melekat pada mantan suami demi kemaslahatan mantan istri selama masa iddah dan keberlangsungan hidup anak-anaknya.