Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) memperluas akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat melalui penguatan pendidikan kesetaraan dan pendidikan inklusif, dengan komitmen memastikan tidak ada warga yang tertinggal dari layanan pendidikan. Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, menegaskan pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan sumber daya manusia yang harus dapat diakses oleh semua kalangan. "Tidak boleh ada anak Banua yang tertinggal dari pendidikan. Karena itu, kami berkomitmen membuka akses pendidikan seluas-luasnya, baik melalui pendidikan formal, pendidikan kesetaraan, maupun layanan pendidikan inklusif," kata Muhidin di Banjarbaru, Jumat (31/7/2026).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel mencatat Angka Partisipasi Sekolah (APS) kelompok usia 16-18 tahun di Kalsel masih berada pada kisaran 75 persen, yang berarti masih terdapat sebagian anak usia SMA yang tidak mengikuti pendidikan. Sementara itu, angka rata-rata lama sekolah masyarakat Kalsel sekitar 8,81 tahun atau setara kelas IX SMP, menunjukkan upaya memperluas akses pendidikan hingga jenjang menengah masih menjadi agenda penting dalam pembangunan daerah. Tidak semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk menyelesaikan pendidikan formal karena sebagian harus berhenti sekolah akibat keterbatasan ekonomi, kondisi keluarga, pekerjaan, maupun berbagai faktor sosial lainnya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemprov Kalsel mengalokasikan dana sebesar Rp500 juta bagi setiap kabupaten/kota guna memperkuat program paket A, B, dan C, yang menjadi bagian dari strategi daerah dalam menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemprov Kalsel tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan formal, tetapi juga memperkuat jalur pendidikan alternatif dan layanan pendidikan yang lebih inklusif bagi seluruh masyarakat.