Kabinet Bayangan menyatakan Indonesia tengah berada dalam kondisi darurat korupsi. Maraknya kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah dan pejabat publik menunjukkan korupsi bukan lagi persoalan individu semata, melainkan masalah sistemik dan struktural dalam tata kelola pemerintahan.

Menteri Dalam Negeri & Keamanan Negara Kabinet Bayangan Armand Suparman menilai pendekatan pemberantasan korupsi yang selama ini bertumpu pada penindakan dan penangkapan terbukti tidak cukup. Penegakan hukum memang penting, tetapi hanya menyentuh hilir persoalan. Tanpa pembenahan menyeluruh dari hulu, praktik korupsi akan terus berulang dengan pola yang sama.

"Akar persoalan korupsi terletak pada berbagai titik krusial dalam sistem pemerintahan, mulai dari sistem politik dengan biaya tinggi dan minim transparansi, proses perencanaan dan penganggaran yang masih membuka ruang manipulasi, hingga kebijakan strategis seperti pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan manajemen ASN yang sarat celah penyalahgunaan kewenangan," katanya, Kamis (30/7/2026).

Di sisi lain, sistem pengawasan yang lemah dan penegakan hukum yang cenderung reaktif semakin memperparah situasi. Karena itu, pihaknya menegaskan agenda pemberantasan korupsi harus bergeser dari pendekatan reaktif menjadi reformasi sistemik yang komprehensif.