Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) bersama Perkumpulan Produsen E-Liquid Indonesia (PPEI) mengapresiasi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago yang menegaskan pelarangan hanya menyasar vape mengandung narkotika, bukan produk legal berpita cukai. Kedua asosiasi itu menyatakan sepakat berkolaborasi dengan pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba melalui penggunaan vape. “Saya tadi memberitahukan untuk dicoba dipelajari, untuk kita ambil tindakan tegas yang berkaitan dengan narkoba,” ujar Djamari dikutip Selasa (28/7/2026).

Wacana pelarangan vape yang disampaikan pemerintah tidak ditujukan untuk seluruh rokok elektronik, melainkan hanya yang terbukti disalahgunakan untuk narkotika. Penegasan itu disampaikan untuk meluruskan anggapan tidak tepat yang seakan menyamaratakan larangan bagi seluruh produk vape di Indonesia. Djamari menegaskan kebijakan tersebut bukan berarti seluruh vape di Indonesia akan dilarang, dengan tegas menjawab "Nggak lah" saat menanggapi pertanyaan soal kemungkinan pelarangan menyeluruh.

Pernyataan Menko Polkam itu menjadi angin segar bagi industri vape legal di Tanah Air yang selama ini khawatir terhadap wacana pelarangan total. APVI dan PPEI menilai sikap pemerintah yang membedakan produk legal berpita cukai dengan vape yang disalahgunakan untuk narkotika merupakan langkah tepat dalam menjaga iklim usaha sekaligus menindak tegas penyalahgunaan narkoba.