Sidang praperadilan jilid III Roy Suryo di PN Jakarta Selatan beragenda penyerahan bukti dan keterangan ahli dari Polda Metro Jaya pada Senin (3/8/2026)....
Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh kepala daerah hingga jajaran TNI-Polri turun langsung memastikan kebersihan lingkungan di wilayah masing-masing. Menurutnya, pemimpin yang baik harus rutin mengecek kondisi sungai, kali, hingga permukiman, bukan hanya menerima laporan....
Swiss German University (SGU) dan Politeknik Siber dan Sandi Negara (Poltek SSN) memperkuat kolaborasi di bidang pendidikan dan penelitian keamanan siber melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Kampus Poltek SSN, Kabupaten Bogor, Selasa (28/7/2026). Penandatanganan PKS dilakukan oleh Rektor SGU Assoc Prof Dr Dipl....
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menahan tersangka dalam perkara dugaan suap pengurusan dana hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Penyidik menahan anggota DPRD Jawa Timur periode 2024-2029 Moch Mahrus alias M Mahrus Ali yang diduga berperan sebagai pengelola dana hibah Pokmas di Kabupaten Probolinggo sekaligus pihak pemberi suap....
Partai Ummat menyatakan dukungan penuh terhadap program dan kebijakan Presiden Prabowo Subianto, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta upaya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Ketua Harian DPP Partai Ummat Heikal Safar menegaskan partainya mendukung langkah pemerintah dalam melawan berbagai bentuk ketidakadilan dan memperkuat penegakan hukum di Indonesia....
Fenomena no viral, no justice menguat di masyarakat teknokultur, mendorong anggapan keadilan diperoleh lewat viralitas bukan prosedur hukum menurut Dosen....
Pelimpahan kembali berkas perkara dugaan pencemaran nama baik dengan terdakwa Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur dinilai sudah sesuai ketentuan hukum acara pidana dan tidak perlu lagi diperdebatkan. Pelimpahan kembali berkas perkara ini merupakan konsekuensi hukum dari putusan sela majelis hakim....
MA menegaskan dugaan pelanggaran KEPPH oleh KY terkait kasus Andrie Yunus dan Nadiem Makarim tak bisa dinilai karena menyangkut teknis putusan hakim....
Angkie Yudistia menilai implementasi PP Nomor 31 Tahun 2026 tentang disabilitas harus konsisten agar tidak lambat seperti kebijakan lain....
Pengamat Politik dan Hukum Muslim Arbi melontarkan kritik tajam terhadap praktik survei politik di Indonesia. Menurutnya, kemiripan hasil survei dari berbagai lembaga memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai independensi proses pengumpulan data....
Kategori Terkait
Peringkat Populer
Tautan Sahabat