Perekonomian nasional kembali memasuki fase ketidakpastian baru setelah pengumuman pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo pada Senin, 27 Juli 2026, yang langsung diikuti tekanan pada sejumlah indikator pasar keuangan. Kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) melemah dari Rp17.973 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Jumat, 24 Juli 2026, menjadi Rp18.088 per dolar AS pada Selasa, 28 Juli 2026, atau rupiah melemah sekitar 0,64 persen dalam periode tersebut.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga tercatat turun dari level penutupan 6.196,43 pada Jumat, 24 Juli 2026, menjadi 6.185,78 pada Senin, 27 Juli 2026, atau melemah 10,65 poin setara 0,17 persen. Pada awal perdagangan Selasa, 28 Juli 2026, IHSG sempat berada di sekitar level 6.197 yang merupakan posisi intraday, lebih rendah dibandingkan penutupan pada Rabu, 22 Juli 2026, sebesar 6.334,48.

Spread credit default swap (CDS) Indonesia tenor lima tahun meningkat mencapai 94 basis points (bps) pada Senin, 27 Juli 2026, di mana pelebaran spread CDS menunjukkan investor meminta kompensasi lebih tinggi akibat risiko kredit yang meningkat. Persepsi risiko perekonomian juga tercermin pada imbal hasil surat berharga negara (SBN) tenor lima tahun yang berada pada 7,270 persen saat penutupan Senin, 27 Juli 2026, naik 1 bps dibandingkan hari perdagangan sebelumnya dan naik sekitar 4,6 bps dalam sepekan, dengan kenaikan imbal hasil yang diikuti penurunan harga obligasi di pasar sekunder.

Pengunduran diri Gubernur BI dapat memperburuk kekhawatiran investor domestik dan global terhadap independensi BI dan kemungkinan terjadinya dominasi fiskal, yaitu fenomena ketika kebutuhan pembiayaan dan keberlanjutan fiskal membatasi bahkan menyubordinasi kebijakan moneter. Dalam kondisi tersebut, bank sentral menghadapi tekanan untuk menahan kenaikan suku bunga acuan (policy rate) meskipun ekspektasi inflasi tinggi atau nilai tukar terdepresiasi, karena kenaikan suku bunga dapat meningkatkan biaya penerbitan utang baru dan pembiayaan kembali utang yang jatuh tempo. Namun, kenaikan suku bunga tidak serta-merta mengubah kupon seluruh SBN berbunga tetap yang telah beredar, dan dampak terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) bergantung pada struktur jatuh tempo utang, komposisi utang, kebutuhan penerbitan utang baru, dan kondisi pasar.