Peradaban maritim dunia kini berada di ambang titik balik radikal setelah paradigma tradisional Alfred Thayer Mahan yang mengagungkan Sea Control dan konsentrasi armada capital ships seperti kapal induk mulai runtuh. Dinamika geopolitik mutakhir yang tercermin dari konstelasi strategis pertempuran asimetris antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel telah membuktikan secara empiris bahwa hegemoni kekuatan konvensional dapat dipatahkan oleh efektivitas doktrin maritim modern, yaitu strategi Sea Denial, kerangka Anti-Access/Area Denial (A2/AD) ala Iran dan China, serta pendekatan taktis Hybrid & Distributed Lethality.

Di tengah era Globalization 2.0 yang diwarnai fragmentasi ekonomi, perang dagang, dan kerentanan rantai pasok global, ukuran besar sebuah angkatan laut tidak lagi ditentukan oleh tonase besi baja semata, melainkan oleh ketepatan kalkulasi cost-asymmetry dan daya gentar strategis (strategic deterrence). Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang membentang di antara dua samudera, kedaulatan Nusantara tidak boleh lagi hanya bergantung pada mimpi usang penguasaan laut penuh (Sea Control) yang menelan biaya finansial raksasa dan rentan terhadap modern precision-strike.

Indonesia harus berani melakukan transformasi doktrinal dengan mengadopsi dan mengombinasikan pilar-pilar strategis modern, yaitu mengoptimalkan strategi Sea Denial untuk mengamankan perairan teritorial, memaksimalkan potensi teori Anti-Access di celah-celah chokepoints strategis Indonesia, serta merevitalisasi semangat Jeune École modern melalui pemanfaatan teknologi nirawak, armada cepat berdaya hancur tinggi (distributed lethality), dan sistem pertahanan pesisir yang terintegrasi. Transformasi ini menjadi harga mati untuk melindungi kekayaan ekonomi nasional dari cengkeraman economic warfare global.

Bangsa Indonesia harus sadar bahwa kekuatan pertahanan maritim masa depan lahir dari kecerdasan taktis, kemandirian industri pertahanan lokal, dan keberanian merangkul peperangan asimetris yang efisien. Dengan membangun postur angkatan laut yang adaptif, berbasis teknologi adaptif, dan berakar pada doktrin pertahanan rakyat semesta, Indonesia tidak hanya akan disegani secara militer, tetapi juga mampu menjaga kedaulatan ekonomi serta martabat bangsa di kancah peradaban maritim global abad ke-21.

Memasuki fajar Globalization 2.0, lanskap geopolitik dan ekonomi dunia tidak lagi dicirikan oleh integrasi pasar yang mulus, melainkan oleh fragmentasi blok ekonomi, kebijakan de-risking, serta proteksionisme jalur pasokan yang kian pekat. Kehadiran era Economic Warfare di mana sanksi, embargo, dan gangguan jalur logistik dijadikan senjata utama menuntut perubahan mendasar dalam cara sebuah bangsa memandang kekuatan maritimnya.