Diterbitkan oleh Penulis
Tanggal Terbit: 2026-09-17 13:25:28

Peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)Siti Zuhro menegaskan agar kepala daerah berhenti mengeluh dan segera menemukan inovasi serta terobosan kreatif untuk mengatasi tantangan yang dihadapi pemerintah daerah. Pernyataan itu disampaikan Siti Zuhro pada Sarasehan Nasional "Akselerasi Membangun Indonesia dari Daerah: Menakar Sinergi Pusat dan Daerah untuk Kemajuan Bangsa" yang menjadi pembuka helatan Keluarga Alumni Universitas Jember (KAUJE) Fest 2026 di Gedung Soejarwo Universitas Jember, Jawa Timur secara online pada Jumat, 3 Juli 2026.
Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember ini mengaku gemas dengan kultur mengeluh dan cenderung apatis yang menggejala hampir di segala lini kehidupan saat ini. Sebagai imbauan untuk tetap semangat, Siti Zuhro menyarankan pemimpin daerah menemukan inovasi, membuat terobosan kreatif, serta membujuk publik berkolaborasi yang dalam tradisi lama Nusantara dikenal sebagai gotong-royong. Sarasehan nasional ini dihadiri Bupati Jember Muhammad Fawait, Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo, Bupati Lumajang Indah Amperawati, Bupati Madiun Hari Wuryanto, Bupati Ngada Raymundus Bena, Bupati Kepulauan Mentawai Rinto Wardana, serta Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo.
Menghadapi kondisi fiskal terbatas dengan orientasi relasi pemerintah dan daerah, Prof. Wiwieq, panggilan akrab Siti Zuhro, menekankan agar saatnya membuat terobosan-terobosan sehingga kultur mengeluh secepatnya bertransformasi menjadi budaya mencipta inovasi yang mampu mempercepat kemajuan daerah. Cendekia periset politik ini ingin agar keterbatasan anggaran dan kewenangan pemimpin daerah bukanlah akhir segalanya, karena inovasi dan gotong royong adalah ruh manifestasi dari kemampuan pemimpin daerah membangun ekosistem kondusif di tataran ekonomi dan politik melalui kualitas tata kelola, inovasi kebijakan, kolaborasi multipihak, dan kemampuan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.
Siti Zuhro menambahkan kemajuan daerah juga bersandar pada transparansi dan akuntabilitas APBD, efisiensi belanja birokrasi yang tidak efektif, penguatan program yang berdampak, serta perlunya memperkuat pengawasan internal dan partisipasi publik. Ia menyebut kemajuan daerah turut bergantung pada bertumbuhnya dan penguatan desa inovatif.
Konten Terkait
Baca Acak
Peringkat Populer
Tautan Sahabat