Polemik penangguhan hukuman Folarin Balogun di Piala Dunia 2026 kembali memunculkan perdebatan mengenai independensi FIFA. Badan sepak bola dunia itu selama ini memiliki aturan tegas yang mewajibkan setiap asosiasi anggota mengelola urusannya secara mandiri tanpa pengaruh pihak ketiga, termasuk pemerintah. Pelanggaran terhadap prinsip tersebut terbukti berujung pada sanksi, bahkan skorsing dari kompetisi internasional. Namun tidak demikian dengan Amerika Serikat yang presidennya, Donald Trump meminta langsung FIFA untuk menangguhkan hukuman kartu merah Folarin Balogun di Piala Dunia 2026. Apakah hal ini menandai standar ganda FIFA?

Sebagai gambaran, setidaknya ada 10 negara yang pernah terkena larangan FIFA akibat persoalan campur tangan pemerintah, konflik kepengurusan, hingga intervensi lembaga hukum. Berikut SINDOnews merangkumnya: Kuwait menjadi salah satu negara yang paling sering berhadapan dengan FIFA dalam isu independensi federasi. Negara ini beberapa kali terkena sanksi, termasuk pada 2015 karena regulasi olahraga nasional dianggap tidak sesuai dengan kewajiban asosiasi anggota FIFA. Dampaknya cukup besar karena Kuwait bahkan tidak dapat menjalani sejumlah pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2018. FIFA baru mencabut skorsing pada Desember 2017 setelah parlemen Kuwait mengesahkan undang-undang olahraga baru yang dinilai sejalan dengan ketentuan FIFA.

Brunei Darussalam pernah dijatuhi larangan tampil di kompetisi internasional pada September 2009. Sanksi tersebut muncul akibat campur tangan pemerintah dalam urusan asosiasi sepak bola nasional. Skorsing berlangsung hampir dua tahun sebelum FIFA mencabutnya pada Mei 2011 dan mengakui National Football Association of Brunei Darussalam sebagai federasi nasional yang sah. Sementara itu, Irak juga tercatat pernah terkena sanksi serupa akibat intervensi pemerintah dalam kepengurusan federasi sepak bolanya.