Setiap 30 Juli, dunia memperingati Hari Anti Perdagangan Orang Sedunia, dan peringatan ini seharusnya menjadi alarm bahwa perdagangan orang masih termasuk salah satu kejahatan paling serius terhadap martabat manusia karena merampas kebebasan dan menjadikan manusia sekadar komoditas ekonomi yang dieksploitasi melalui jaringan lintas wilayah bahkan lintas negara. Indonesia telah menyatakan komitmen kuat melawan praktik tersebut melalui amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diterjemahkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO melalui Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 dan di tingkat daerah Pemerintah Provinsi Jakarta melalui Pergub Nomor 218 Tahun 2010 yang kemudian digantikan Pergub Nomor 64 Tahun 2019....