• Tanggal: 2026-09-19 20:06Pejabat Bea Cukai Tolak Amplop tapi Terima Batik Diduga Suap

    • Mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan II Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea dan Cukai Hendy Dwi Cahyono mengaku pernah ditawari amplop berisi uang yang diduga berasal dari aliran suap, namun ia menegaskan menolak pemberian tersebut. Pengakuan itu disampaikan Hendy saat dihadirkan sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) pada Selasa (28/7/2026), dengan dua pejabat Bea Cukai, Rizal dan Sisprian Subiaksono, yang duduk sebagai terdakwa....

  • Tanggal: 2026-09-19 20:05Perindo Bekali Anggota Legislatif Strategi Pemenangan dan Teknis Kepemiluan

    • Sekretaris Jenderal Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah menekankan pentingnya penguasaan teknis kepemiluan dan strategi pemenangan bagi seluruh anggota legislatif Partai Perindo. Hal ini disampaikan Ferry di sela-sela hari kedua penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) Partai Perindo di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (28/7/2026)....

  • Tanggal: 2026-09-19 19:58Syahganda: Langkah Prabowo Jadikan Koperasi Agen Pembangunan Revolusioner

    • Ketua Dewan Direktur Great Institute Syahganda Nainggolan menilai langkah Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan koperasi sebagai agen utama pembangunan sebagai keputusan yang tepat dan revolusioner. Langkah ini dinilai menjadi titik balik penting dalam mengembalikan paradigma ekonomi Indonesia kepada konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945....

  • Tanggal: 2026-09-19 19:30Rakernas Pagar Nusa Perkuat Konsolidasi Jelang Muktamar NU

    • Pimpinan Pusat Pagar Nusa menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2026 sebagai forum konsolidasi nasional dalam rangka menyongsong Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) Ke-35. Mengusung tema “Merajut Ikhtiar, Meneguhkan Khidmah, Menjaga Marwah Nahdlatul Ulama,” Rakernas menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas organisasi, menyatukan langkah perjuangan, serta merumuskan arah kebijakan Pagar Nusa dalam menghadapi agenda strategis NU....

  • Tanggal: 2026-09-19 19:29PTUN: Salinan Ijazah Jokowi Informasi Terbuka, Keberatan UGM Ditolak

    • PTUN Jakarta menolak keberatan yang diajukan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta terkait putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) Nomor 055/X/KIP-PSI/2025. Putusan KIP tersebut menyatakan salinan ijazah dan transkrip nilai Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) merupakan informasi terbuka....

  • Tanggal: 2026-09-19 19:23Prabowo Kumpulkan Kadin di Istana, Ini Agenda Bahasannya

    • Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan jajaran Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (31/7/2026). Ketua Kadin Anindya Bakrie bersama jajaran pengurus tiba di Kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 13....

  • Tanggal: 2026-09-19 19:06BPJPH dan Barantin Perkuat Pengawasan Pintu Masuk Negara

    • Indonesia Bureaucracy and Service Watch (IBSW) mengapresiasi langkah strategis Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Badan Karantina Indonesia (Barantin) yang memperkuat sinergi pengawasan terhadap produk impor melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Kolaborasi tersebut dinilai sebagai langkah konkret untuk memastikan setiap produk yang masuk ke Indonesia memenuhi aspek kehalalan, keamanan, dan kesehatan, sekaligus memperkuat implementasi kebijakan Wajib Halal yang mulai berlaku penuh pada Oktober 2026....

  • Tanggal: 2026-09-19 18:50KPK Tangkap 21 Orang Terkait OTT Bupati Pemalang

    • Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro. Selain Anom, KPK turut menangkap 20 orang lainnya dalam rangkaian operasi senyap tersebut....

  • Tanggal: 2026-09-19 17:40BPJPH dan Barantin Perkuat Pengawasan Pintu Masuk Negara

    • Indonesia Bureaucracy and Service Watch (IBSW) mengapresiasi langkah strategis Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Badan Karantina Indonesia (Barantin) yang memperkuat sinergi pengawasan terhadap produk impor melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Kolaborasi tersebut dinilai sebagai langkah konkret untuk memastikan setiap produk yang masuk ke Indonesia memenuhi aspek kehalalan, keamanan, dan kesehatan, sekaligus memperkuat implementasi kebijakan Wajib Halal yang mulai berlaku penuh pada Oktober 2026....

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   

Kategori Terkait

Peringkat Populer

Tautan Sahabat